CATATANAKTUAL.COM, TANJUNG SELOR – Baru-baru ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dihadapkan pada sorotan serius setelah Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, Denny Harianto, menemukan buruknya kualitas pelayanan publik saat melakukan inspeksi mendadak (sidak), Kamis (26/3/2026).
Kekecewaan itu memuncak saat ia mendatangi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP). Alih-alih menemukan pelayanan prima, ia justru mendapati kondisi kantor yang kosong tanpa petugas, bahkan para pejabatnya tidak berada di tempat saat jam kerja berlangsung.
Denny menilai kondisi tersebut sebagai bentuk kegagalan sebagian aparatur sipil negara (ASN) dalam memahami kebijakan Work From Anywhere (WFA). Menurutnya, kebijakan tersebut tidak boleh mengganggu pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Mereka terlalu dimanjakan dengan WFA, sampai lupa bahwa ada kewajiban untuk tetap memberikan pelayanan secara optimal,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa WFA bukanlah cuti. ASN, khususnya di sektor layanan esensial, tetap diwajibkan menjalankan tugas seperti biasa. Bahkan, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) telah dikecualikan dari penerapan WFA.
“Rumah sakit, sekolah, pelabuhan, dan sektor layanan publik lainnya itu tidak bisa WFA penuh. Mereka harus tetap hadir dan melayani,” jelas Denny.
DPMTSP sendiri termasuk dalam kategori pelayanan langsung yang tidak bisa ditinggalkan. Namun faktanya, saat sidak berlangsung, tidak ada petugas di bagian pelayanan, bahkan pimpinan dinas juga tidak berada di lokasi, tanpa penunjukan pelaksana harian.
Kondisi ini dinilai sangat memprihatinkan, mengingat DPMTSP merupakan garda terdepan dalam pelayanan perizinan sekaligus pintu masuk investasi daerah.
“Pelayanan publik harus tetap berjalan. Tidak boleh kosong. Ini bukan hal sepele, jangan main-main dengan pelayanan,” tegasnya lagi.
Denny juga mengingatkan bahwa buruknya pelayanan di DPMTSP dapat berdampak langsung terhadap kepercayaan investor.
“PTSP itu gerbang investasi. Investasi adalah darah pembangunan. Kalau gerbangnya bermasalah, bagaimana investasi bisa masuk? Tanpa investasi, Kaltara bisa lesu dan kehilangan daya saing,” ujarnya.
Selain persoalan absensi, ia juga menemukan sejumlah pegawai datang terlambat. Hal ini semakin memperkuat penilaiannya bahwa disiplin ASN masih perlu dibenahi secara serius.
Sidak ini menjadi bagian dari langkah Pemprov Kaltara untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memastikan kinerja aparatur tetap optimal, terutama setelah masa libur Idulfitri.
