CATATAN, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) meningkatkan langkah antisipasi terhadap potensi kebocoran data dengan memperkuat koordinasi bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Selain menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) meningkatkan keamanan sistem, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat juga diimbau memperkuat perlindungan akun digital guna mencegah ancaman siber.
Langkah tersebut dilakukan melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP) Kaltara sebagai upaya menjaga keamanan data pemerintah sekaligus melindungi informasi milik ASN maupun masyarakat.
Kepala DKISP Kaltara, Dr. H. Iskandar, S.IP., M.Si., menegaskan setiap indikasi kebocoran data harus segera ditindaklanjuti secara cepat, terukur, dan terkoordinasi agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas.
“Kita harus serius dan memberikan perhatian penuh terhadap setiap indikasi kebocoran data. Perlindungan data, khususnya data ASN dan masyarakat Kaltara, adalah prioritas utama keamanan siber dan menjadi tanggung jawab kita bersama,” ujar Iskandar, Sabtu 27 Juni 2026.
Sebagai tindak lanjut, DKISP Kaltara telah mengirimkan surat kepada organisasi perangkat daerah (OPD) yang terdampak untuk mengikuti rapat koordinasi bersama Tim Penanganan Insiden Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia.
Selain itu, koordinasi juga terus dilakukan secara intensif dengan Tim Penanganan Insiden BSSN RI dan tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) di masing-masing OPD guna memperkuat respons terhadap potensi ancaman siber.
Melalui koordinasi tersebut, DKISP mengeluarkan sejumlah instruksi kepada seluruh ASN untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap keamanan informasi, termasuk memperkuat budaya security awareness di lingkungan pemerintahan.
Salah satu langkah yang diwajibkan ialah mengganti kata sandi akun dengan kombinasi yang lebih kuat, minimal terdiri atas 12 karakter yang memadukan huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol.
Iskandar juga meminta seluruh pengguna sistem elektronik pemerintah segera memperbarui kredensial akun secara berkala sebagai langkah preventif mengurangi risiko penyalahgunaan data.
Tidak hanya kepada ASN, DKISP turut mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di ruang digital. Pengguna internet diminta tidak mudah mengklik tautan yang mencurigakan maupun mengunduh aplikasi dari sumber yang tidak terpercaya.
Selain menggunakan kata sandi yang kuat, masyarakat juga dianjurkan mengaktifkan fitur Multi-Factor Authentication (MFA) pada setiap layanan digital yang mendukung fitur tersebut sebagai lapisan keamanan tambahan.
“Masyarakat agar lebih berhati-hati. Ganti password secara berkala, gunakan password yang kuat minimal 12 karakter dengan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Jika tersedia fitur Multi-Factor Authentication (MFA), segera aktifkan untuk menambah keamanan akun,” pungkasnya.
Penulis ; Ryn
