CATATANAKTUAL.COM, TANJUNG SELOR – Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Utara terus mendorong peningkatan keterbukaan informasi publik melalui kegiatan pendampingan kepada perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Kabupaten Bulungan.
Kegiatan yang berlangsung pada 14 April 2026 di Tanjung Selor ini menjadi bagian dari upaya strategis untuk memastikan seluruh badan publik mampu menjalankan kewajiban pelayanan informasi secara optimal dan akuntabel.
Ketua KI Kaltara, Fajar Mentari, menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Melalui pendampingan ini, kami ingin memastikan setiap perangkat daerah memiliki pemahaman yang utuh terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi secara cepat, tepat, dan akuntabel,” ujarnya.
Selain di tingkat provinsi, kegiatan serupa juga dilaksanakan di Kabupaten Bulungan pada 16 April 2026. Komisioner KI Kaltara Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi, Berlanta Ginting, menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung keterbukaan informasi.
Menurutnya, keberhasilan pelayanan informasi publik tidak hanya ditentukan oleh sistem, tetapi juga kesiapan aparatur dalam memahami regulasi serta memberikan pelayanan yang responsif kepada masyarakat.
“Pendampingan ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman teknis sekaligus membangun komitmen bersama dalam mewujudkan badan publik yang informatif,” ungkapnya.
KI Kaltara menilai, sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci dalam menciptakan standar layanan informasi yang merata di seluruh wilayah.
Di akhir kegiatan, Fajar Mentari berharap seluruh perangkat daerah terus berbenah dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik. Ia juga mendorong agar keterbukaan informasi tidak hanya dipenuhi sebagai kewajiban, tetapi menjadi bagian dari budaya kerja di setiap badan publik.
“Kami berharap budaya transparansi ini dapat terus terjaga, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat,” tutupnya.
