CATATAN, TANJUNG SELOR – Ketiadaan kampus atau fakultas budaya di Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara. Kondisi tersebut dinilai membatasi pengembangan kajian akademik, penelitian, dokumentasi, hingga pelestarian kekayaan budaya daerah. Karena itu, pembentukan lembaga pendidikan tinggi yang berfokus pada ilmu kebudayaan mulai didorong sebagai kebutuhan strategis untuk mendukung pembangunan daerah.
Hal itu disampaikan Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Kaltara, Dr. Taufik Hidayat, S.TP., M.Si., saat mewakili Gubernur Kaltara membuka Dialog Kebudayaan bertema Urgensi Kampus/Fakultas Budaya di Kaltara yang digagas Yayasan Sejarah dan Budaya Kaltara (YSBKU) di Aula Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (24/6).
Taufik mengatakan Kalimantan Utara memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam, mulai dari suku, bahasa, adat istiadat, kesenian, pengetahuan lokal hingga warisan sejarah yang tersebar dari wilayah pesisir sampai pedalaman. Potensi tersebut dinilai perlu ditopang oleh lembaga pendidikan yang mampu mengembangkan kajian kebudayaan secara berkelanjutan.
Menurutnya, hingga saat ini belum ada institusi pendidikan tinggi di Kaltara yang secara khusus mengembangkan ilmu-ilmu kebudayaan dalam bentuk kampus maupun fakultas budaya. Padahal, keberadaan lembaga tersebut dapat menjadi pusat pendidikan, penelitian, dokumentasi, pelestarian, sekaligus pengembangan budaya daerah.
“Lembaga pendidikan formal ini dapat menjadi pusat kajian, penelitian, dokumentasi, pelestarian, sekaligus pengembangan kebudayaan daerah,” ujar Taufik, 24 Juni 2026.
Ia menjelaskan, dialog kebudayaan tersebut menjadi wadah untuk menghimpun masukan dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi, budayawan, seniman, hingga pemerintah, guna merumuskan langkah strategis dalam mewujudkan lembaga pendidikan kebudayaan di Kaltara.
Taufik menegaskan pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada aspek ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga harus memperhatikan pembangunan kebudayaan sebagai identitas dan jati diri masyarakat. Menurutnya, kampus atau fakultas budaya akan menjadi ruang akademik untuk melahirkan kajian-kajian kritis sekaligus memperkuat pelestarian budaya di tengah perkembangan zaman.
Selain berfungsi menjaga warisan budaya, keberadaan lembaga pendidikan tersebut juga dinilai mampu memberikan dampak ekonomi. Hasil riset dan inovasi di bidang kebudayaan dapat mendukung pengembangan sektor pariwisata, industri kreatif, seni pertunjukan, kerajinan, festival budaya, hingga kuliner tradisional yang menjadi potensi unggulan daerah.
“Keberadaan kampus atau fakultas budaya tidak hanya penting bagi pelestarian budaya, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan,” katanya.
Ia menambahkan, pembentukan kampus atau fakultas budaya merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Utara.
Dialog kebudayaan tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltara, akademisi perguruan tinggi, budayawan, seniman, peneliti sejarah dan budaya, organisasi kemasyarakatan, serta berbagai komunitas budaya di Kalimantan Utara.
Penulis : Ryn
