Kaltara Dukung Penguatan Bandara Internasional, Gubernur Siap Sinkronkan Kebijakan dengan Pemerintah Pusat

  • Bagikan

CATATAN, JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menyatakan komitmennya mendukung penguatan tata kelola bandara internasional sebagai upaya meningkatkan konektivitas wilayah, memperlancar distribusi logistik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri secara virtual dari Kantor Badan Penghubung Kaltara di Jakarta, Kamis (25/6).

Rakor yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), membahas penguatan tata kelola ekosistem kebandarudaraan internasional sebagai bagian dari strategi meningkatkan kualitas layanan transportasi udara di Indonesia.

banner 728x90

Dalam arahannya, AHY menegaskan pengelolaan bandara internasional memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator bandara, serta berbagai pemangku kepentingan agar mampu menjawab tantangan sektor penerbangan yang terus berkembang.

“Kita harus memastikan bahwa tata kelola ekosistem bandara internasional semakin kuat, efisien, dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi regional maupun nasional,” ujar AHY.

Bagi Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Malaysia, penguatan sektor kebandarudaraan dinilai memiliki arti strategis dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah sekaligus memperkuat posisi daerah sebagai gerbang perbatasan Indonesia.

Transportasi udara yang semakin baik diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat, mempercepat distribusi barang dan logistik, serta mendukung kelancaran pasokan kebutuhan pokok, khususnya ke wilayah pedalaman dan daerah yang masih memiliki keterbatasan akses transportasi.

Selain itu, peningkatan kualitas layanan dan fasilitas bandara juga diyakini akan memberikan dampak positif terhadap iklim investasi, pengembangan sektor pariwisata, hingga pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam rakor tersebut, Pemerintah Provinsi Kaltara menyatakan kesiapan untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan arah kebijakan pemerintah pusat guna mendukung pengembangan ekosistem kebandarudaraan yang lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Melalui penguatan konektivitas udara, Kaltara diharapkan semakin mampu meningkatkan daya saing daerah, membuka peluang investasi baru, serta memperluas akses ekonomi bagi masyarakat di wilayah perbatasan.

Penulis : Ryn

  • Bagikan