CATATAN, JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui sinergi dengan pemerintah pusat. Berbagai program strategis diusulkan guna meningkatkan daya saing pelaku usaha, memperluas akses pasar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan di Bumi Benuanta.
“Kami memetakan beberapa isu strategis yang perlu mendapat dukungan bersama agar UMKM Kaltara mampu berkembang lebih cepat,” kata Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., saat bertemu Wakil Menteri UMKM Republik Indonesia di Jakarta, Senin (22/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Zainal didampingi Anggota Komisi VII DPR RI, Hj. Rahmawati, S.H. Ia memaparkan kondisi UMKM di Kalimantan Utara yang saat ini mencapai 51.840 unit usaha dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 5,51 persen per tahun.
Menurutnya, meski terus berkembang, UMKM di Kalimantan Utara masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari daya saing produk yang belum optimal, keterbatasan akses pembiayaan dan pasar, hingga minimnya infrastruktur pendukung serta hilirisasi produk.
Sebagai langkah percepatan, Pemprov Kaltara mengajukan dukungan anggaran kepada Kementerian UMKM Republik Indonesia untuk mendukung sembilan program prioritas, yakni sertifikasi halal, pelatihan kewirausahaan, business matching dengan perbankan dan lembaga keuangan, bantuan alat produksi, fasilitasi pendamping UMKM, pembangunan Plaza UMKM, fasilitasi promosi UMKM, penguatan Rumah Kemasan, serta fasilitasi Galeri Dekranasda.
Melalui program tersebut, Pemprov Kaltara menargetkan lahirnya UMKM yang lebih mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan. Berdasarkan proyeksi yang disusun, program ini diperkirakan mampu menghasilkan tambahan aktivitas ekonomi daerah hingga Rp102 miliar setiap tahun.
Selain itu, program tersebut juga ditargetkan mampu menciptakan 500 hingga 1.000 lapangan kerja baru, menghasilkan 50 produk unggulan berorientasi ekspor, menerbitkan 240 sertifikasi halal baru, menghasilkan 200 kekayaan intelektual (KI), mendorong 1.000 UMKM naik kelas, serta membawa 300 UMKM masuk ke pasar modern maupun platform digital.
Untuk mendukung realisasi program tersebut, Pemprov Kaltara telah menyiapkan berbagai komitmen, mulai dari regulasi pendukung, penyediaan data UMKM, kesiapan bangunan Rumah Kemasan, hingga penyediaan lahan strategis di Hutan Kota Bundahayati sebagai lokasi pembangunan Plaza UMKM.
Menanggapi usulan tersebut, Wakil Menteri UMKM Republik Indonesia, Helvi Yuni Moraza, menyampaikan apresiasi dan respons positif terhadap sembilan program yang diajukan Pemprov Kaltara. Sebagai tindak lanjut, Kementerian UMKM berencana melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Utara pada Juli 2026 untuk melihat langsung kesiapan daerah.
Gubernur berharap sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus diperkuat sehingga berbagai program pemberdayaan UMKM dapat segera direalisasikan dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara.
Penulis : Ryn
