CATATAN, TANJUNG SELOR – Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) di Kawasan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor segera memasuki tahap tender setelah seluruh proses legalitas lahan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia rampung.
“Secara legalitas sudah kita serahkan ke Kemenaker RI. Legalitas itu berupa balik nama sertifikat dari Pemprov Kaltara,” kata Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara, H. Asnawi, S.Sos., M.Si., Senin (22/6/2026).
Asnawi menjelaskan, pembangunan BLK merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, termasuk dukungan Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Utara, Hj. Rahmawati, S.H., yang turut mendorong percepatan realisasi program tersebut di tingkat kementerian.
“Dari daerah merencanakan pembangunan BLK berupa pelepasan hak pemerintah daerah atas lahan, dan Ibu Rahmawati mendukung dari pusat untuk mengingatkan kementerian,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota DPR RI Hj. Rahmawati menilai keberadaan BLK akan menjadi solusi dalam menyiapkan tenaga kerja lokal yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri yang terus berkembang di Kalimantan Utara.
“Harapannya ada pengumuman lebih awal terkait kebutuhan tenaga kerja. Apalagi kita juga sedang menyiapkan BLK agar tenaga kerja lokal bisa dipersiapkan sesuai kebutuhan industri,” katanya.
Saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan tengah menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan. Sementara itu, dokumen perencanaan, desain, kajian lingkungan, dan berbagai persyaratan teknis lainnya telah diselesaikan.
Apabila penyusunan RAB rampung sesuai jadwal, proses tender terbuka ditargetkan dimulai pada awal Juli 2026. Setelah pemenang tender ditetapkan, pembangunan fisik BLK direncanakan mulai dilaksanakan pada awal Agustus 2026.
BLK tersebut akan dibangun di kawasan strategis Kota Baru Mandiri (KBM) yang berada di jalur penghubung menuju Tanjung Palas, Kabupaten Malinau, Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning-Mangkupadi, serta pusat aktivitas masyarakat.
Seluruh pembangunan fisik beserta penyediaan sarana dan peralatan pelatihan akan didanai oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Kehadiran BLK diharapkan menjadi pusat pengembangan keterampilan tenaga kerja untuk menjawab kebutuhan sumber daya manusia di tengah meningkatnya investasi dan berbagai proyek strategis nasional di Kalimantan Utara.
“Marilah kita bersama-sama mendukung pembangunan ini,” pungkas Asnawi.
Penulis : Ryn
