CATATAN, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus mempercepat transformasi digital dengan menyelesaikan integrasi data lintas perangkat daerah melalui finalisasi Dashboard Executive. Langkah ini dilakukan untuk menghadirkan sistem informasi yang terintegrasi sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan yang lebih cepat, tepat, dan berbasis data.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., saat membuka Workshop Finalisasi Dashboard Executive Provinsi Kaltara di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (9/6).
Dalam arahannya, Denny menegaskan bahwa data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi menjadi elemen penting dalam tata kelola pemerintahan modern.
“Tanpa adanya dukungan data yang valid, setiap kebijakan pembangunan yang kita ambil hanya akan menjadi sebuah spekulasi belaka,” ujarnya.
Menurutnya, Kalimantan Utara sebagai wilayah perbatasan harus mampu mempercepat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan meninggalkan pola kerja yang masih berjalan secara sektoral.
Ia menjelaskan, tantangan saat ini bukan terletak pada ketersediaan data, melainkan banyaknya aplikasi yang belum saling terhubung sehingga menghambat proses integrasi informasi.
Melalui workshop tersebut, Pemprov Kaltara memfokuskan penyelesaian integrasi berbagai aplikasi layanan perangkat daerah menggunakan sistem Application Programming Interface (API), penyempurnaan Dashboard Executive sebagai pusat pemantauan kinerja pemerintah, serta penguatan Portal Satu Data Daerah.
“Dashboard Executive ini akan menjadi instrumen pemantau kinerja yang cepat dan akurat bagi pimpinan daerah,” kata Denny.
Portal Satu Data Daerah nantinya akan menjadi pusat data yang telah tervalidasi sehingga mampu mendukung proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan secara lebih efektif sesuai kebijakan Satu Data Indonesia.
Di akhir arahannya, Denny meminta seluruh pengelola data di setiap perangkat daerah mengikuti proses finalisasi secara serius. Menurutnya, transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga perubahan budaya kerja dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan kolaboratif.
“Ini bukan hanya urusan teknis IT, tetapi tentang bagaimana kita membangun budaya berbagi data yang valid demi pembangunan Kaltara yang lebih baik,” tegasnya.
Penulis : Ryn
