CATATAN, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat akuntabilitas kinerja aparatur melalui peningkatan kapasitas evaluator internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Upaya tersebut dilakukan agar setiap program dan kegiatan pemerintah berjalan lebih efektif, terukur, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Evaluasi AKIP bukan sekadar kegiatan rutin tahunan yang bersifat administratif. Ini merupakan instrumen penting untuk memastikan setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., saat membuka Bimbingan Teknis Evaluator Internal AKIP se-Kaltara Tahun 2026, Kamis (11/6/2026).
Denny menegaskan, evaluasi AKIP memiliki peran strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Menurutnya, evaluasi tidak boleh hanya dipandang sebagai kewajiban administratif tahunan, tetapi harus menjadi instrumen untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program sekaligus mendorong perbaikan kinerja organisasi.
Ia mengatakan, tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel terus meningkat. Karena itu, setiap perangkat daerah dituntut mampu menunjukkan kinerja yang terukur, tepat sasaran, serta memberikan dampak konkret bagi pembangunan daerah.
Dalam konteks tersebut, evaluator internal AKIP memiliki peran penting sebagai agen perubahan yang mampu memberikan penilaian objektif sekaligus menghasilkan rekomendasi konstruktif guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
Melalui kegiatan bimbingan teknis ini, Denny berharap para evaluator internal dapat memperdalam pemahaman terhadap kebijakan, metodologi, instrumen, serta teknik evaluasi terbaru sehingga pelaksanaan evaluasi AKIP di lingkungan pemerintah daerah semakin berkualitas.
“Atas nama Pemprov Kaltara, saya menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PAN-RB dan BPSDM Provinsi Kaltara yang telah mendukung peningkatan kapasitas evaluator internal melalui kegiatan ini,” katanya.
Ia juga mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Utara untuk terus memperkuat sinergi dalam pelaksanaan evaluasi AKIP agar tercipta kesamaan persepsi dan standar penilaian yang mampu mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan.
Menurutnya, kolaborasi antarpemerintah daerah menjadi salah satu kunci dalam menciptakan sistem evaluasi yang objektif, transparan, dan mampu menghasilkan perbaikan nyata terhadap kualitas pelayanan publik.
“Melalui forum ini, saya berharap terbangun kesamaan persepsi, peningkatan kapasitas, serta penyamaan langkah dalam pelaksanaan evaluasi AKIP sehingga kualitas akuntabilitas kinerja di Kalimantan Utara terus meningkat dari tahun ke tahun,” pungkasnya.
Penulis : Ryn
