CATATAN, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mendorong percepatan pelaksanaan Program Listrik Desa (Lisdes) untuk mengatasi masih terbatasnya akses listrik di kawasan perbatasan. Hingga saat ini, sebanyak 123 desa di Kaltara belum menikmati aliran listrik sehingga membutuhkan dukungan pemerintah pusat dan lintas sektor.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., saat menghadiri rapat koordinasi Program Listrik Desa Tahun 2026 di Kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Kami akan memprioritaskan proses perizinan dan penyediaan lahan agar seluruh desa di Kaltara bisa menikmati listrik seperti di wilayah perkotaan,” kata Ingkong, Selasa (26/Mei/2026).
Ingkong mengungkapkan seluruh desa yang belum menikmati layanan listrik tersebut berada di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Kondisi geografis yang sulit dijangkau masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyatakan siap mendukung penuh pelaksanaan Program Listrik Desa melalui percepatan proses perizinan dan penyediaan lahan agar pembangunan dapat segera direalisasikan.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengatakan Program Listrik Desa masih menghadapi sejumlah kendala, di antaranya keterbatasan infrastruktur pendukung serta kebutuhan lahan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal.
“Program Lisdes merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga diharapkan menjadi prioritas lintas sektor,” ujarnya.
Pemerintah pusat terus mempercepat pelaksanaan program tersebut melalui dukungan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) lebih dari Rp9 triliun dengan target pembangunan di 1.516 lokasi pada tahun 2026. Hingga April 2026, realisasi pembangunan telah mencapai 1.403 lokasi atau sekitar 92,5 persen dari target.
Bagi Kalimantan Utara yang memiliki banyak wilayah terpencil dan berbatasan langsung dengan Malaysia, keberhasilan Program Listrik Desa diharapkan mampu membuka akses terhadap layanan dasar, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah perbatasan.
Sebagai bentuk komitmen bersama, rapat koordinasi tersebut ditutup dengan penandatanganan naskah dukungan Program Listrik Desa oleh pemerintah pusat, PT PLN, dan pemerintah daerah.
Penulis : Ryn
