CATATAN, TANJUNG SELOR – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si., mendorong percepatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan badan usaha untuk mendukung pembangunan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Komitmen tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tindak Lanjut Kesepakatan Bersama Badan Usaha di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara di Ruang Rapat Wakil Gubernur.
“Saya ingin kita menyamakan dan menindaklanjuti apa yang telah disepakati saat pertemuan dengan investor besar di Jakarta. Kerja sama dan kolaborasi ini penting untuk membangun Kaltara,” ujarnya, Rabu (10/6/2026).
Rakor tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang dipimpin Gubernur Kalimantan Utara bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara, pemerintah kabupaten/kota, serta pimpinan perusahaan dari sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
Dalam arahannya, Ingkong menegaskan seluruh pihak harus bergerak cepat merealisasikan berbagai komitmen yang telah disepakati agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat melalui percepatan pembangunan di berbagai sektor.
Menurutnya, kondisi fiskal daerah yang masih menghadapi tantangan akibat ketidakpastian ekonomi mengharuskan pemerintah mencari berbagai alternatif pembiayaan pembangunan. Salah satunya dengan memperkuat kemitraan bersama dunia usaha melalui pemanfaatan program CSR yang lebih terarah dan tepat sasaran.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) segera menyusun program-program prioritas yang terintegrasi dengan visi dan misi pembangunan daerah. Program tersebut nantinya akan ditawarkan kepada perusahaan, khususnya yang bergerak di sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan untuk didukung melalui skema CSR.
“Kita minta seluruh perangkat daerah membuat program tuntas yang terintegrasi dengan visi dan misi prioritas gubernur. Nantinya akan kita tawarkan kepada perusahaan pertambangan, perkebunan dan kehutanan,” tegasnya.
Selain membahas optimalisasi program CSR, rapat koordinasi juga menyoroti penertiban pajak dan retribusi sektor industri, khususnya terkait legalitas serta kepatuhan perusahaan dalam pelaporan alat berat yang beroperasi di wilayah Kalimantan Utara.
Ingkong meminta seluruh OPD segera mendata kebutuhan pembangunan di lima kabupaten/kota sekaligus melakukan verifikasi terhadap data alat berat milik perusahaan guna memastikan seluruh kewajiban perpajakan daerah telah dipenuhi.
“Nanti kita akan turun bersama untuk mengecek data alat berat perusahaan, apakah sudah terdaftar dan memenuhi kewajiban pajaknya,” jelasnya.
Untuk memperkuat koordinasi di lapangan, Wakil Gubernur dijadwalkan memimpin langsung rangkaian kunjungan kerja ke Kabupaten Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung, dan Kota Tarakan. Kunjungan tersebut diharapkan dapat mempercepat tindak lanjut kerja sama dengan badan usaha sekaligus memastikan program prioritas pemerintah daerah berjalan sesuai rencana.
Melalui langkah tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berharap sinergi antara pemerintah dan dunia usaha semakin kuat sehingga mampu mendukung percepatan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta mendorong kesejahteraan di seluruh wilayah Kalimantan Utara.
Penulis : Ryn
