CATATAN, JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus mempercepat pembangunan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) di Tanjung Selor sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja sesuai perkembangan industri di daerah.
“Sesuai arahan Bapak Gubernur, Pemprov Kaltara berkomitmen mempercepat seluruh proses yang diperlukan agar pembangunan fasilitas pelatihan ini segera terealisasi dan dapat dimanfaatkan masyarakat,” kata Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara, H. Asnawi, S.Sos., M.Si., usai audiensi di Gedung Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Senin (15/6/2026).
Audiensi tersebut merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., untuk mempercepat seluruh proses administrasi dan koordinasi pembangunan BPVP bersama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, Asnawi bertemu Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Andri Susila, S.T., M.Si., guna membahas percepatan operasional balai pelatihan serta penyusunan program kejuruan yang selaras dengan kebutuhan dunia industri di Kalimantan Utara.
Menurutnya, keberadaan BPVP akan menjadi sarana strategis dalam mencetak tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing, terutama untuk memenuhi kebutuhan sektor industri yang terus berkembang di Kalimantan Utara.
Sebagai bagian dari penyelesaian administrasi pembangunan, Asnawi juga melakukan pertemuan dengan Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan BPVP Bulungan, Jagad Prayogo, S.T., M.M.
Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyerahkan Sertifikat Lahan BPVP kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang disertai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) lahan.
“Penyerahan sertifikat dan BAST lahan ini menjadi bukti bahwa seluruh aspek legalitas lahan telah tuntas. Dengan demikian, proses pembangunan fisik dapat dilaksanakan tanpa kendala administrasi,” tegas Asnawi.
Saat ini pembangunan BPVP masih berada pada tahap penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) beserta berbagai persiapan teknis lainnya. Untuk mendukung proses tersebut, Pemprov Kaltara juga telah menyerahkan dokumen Standar Satuan Harga (SSH) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Kabupaten Bulungan kepada Kementerian Ketenagakerjaan sebagai acuan penyusunan kebutuhan anggaran pembangunan.
Setelah dokumen RAB selesai disusun, Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan proses tender terbuka pembangunan BPVP dapat dilaksanakan pada awal Juli 2026. Selanjutnya, pekerjaan fisik akan segera dimulai setelah penyedia jasa ditetapkan melalui proses tender.
Dengan rampungnya proses legalitas lahan dan penyelesaian dokumen pendukung, pembangunan BPVP di Tanjung Selor diharapkan dapat berjalan sesuai jadwal serta menjadi pusat pelatihan vokasi yang mampu meningkatkan kompetensi tenaga kerja, produktivitas masyarakat, dan daya saing Kalimantan Utara.
Penulis : Ryn
